Independently Cover All Parties and All Sides

0

KIH Nilai Sikap Anggota KMP Berbeda dengan Para Ketua Umum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menilai sikap anggota fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) berbeda dengan para ketua umumnya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan ketua umum partai Koalisi Merah Putih telah menunjukkan sikap negarawan....

Thumbnail for 37092 0

Respons Jokowi Soal Dualisme DPR

VIVAnews – Presiden Joko Widodo berharap agar konflik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat segera bisa diselesaikan oleh anggotanya sendiri. Menurut Deputi Tim Transisi Andi Widjojanto, Jokowi meminta masalah itu diselesaikan dengan mencari solusi politik. “Agar pilar-pilar kenegaraan bisa langsung...

0

Suryadharma Ali Minta Jokowi Cabut SK Kemenkumham

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan resmi digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/10/2014). Suryadharma Ali mengatakan Muktamar VIII tetap direspon positif meski terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly. Suryadharma menyebut SK yang...

0

Camat di Melawi Punya Kewenangan Awasi Proyek

TRIBUNNEWS.COM, MELAW -Untuk meningkatkan pelayanan serta pengawasan dalam pelaksanaan anggaran, Pemkab Melawi telah menerbitkan Peraturan Bupati (perbup) nomor 37 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Bupati Melawi, mengatakan, penerapan Perbup ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pengawasan di...

0

Pimpinan DPR Tegaskan Paripurna Koalisi Indonesia Hebat Ilegal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai rencana rapat paripurna yang digagas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu ilegal. Koalisi pro-Joko Widodo itu berencana menggelar rapat paripurna pada Jumat (31/10/2014). “Kami yakin tidak akan. Kalau melaksanakan ilegal tidak ada...

0

Tuntut DAU, Kaltim Disarankan Rapatkan Barisan

Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA – Kaltim disarankan merapatkan barisan untuk memperjuangkan hak-haknya ke Pemerintah Pusat. Diketahui, 2015 mendatang, untuk pertama kalinya Kaltim tak lagi mendapatkan jatah Dana Alokasi Umum (DAU). Anggota DPRD Kaltim Syafruddin meminta Pemprov...