Berstatus Tersangka, Idham Terancam Batal Dilantik

TRIBUNNEWS.COM,YOGYA – Status tersangka kasus korupsi dana hibah Persiba akhirnya menghambat langkah Idham Samawi di Senayan.

KPU RI meminta Presiden menangguhkan pelantikan Idham Samawi dan dua caleg terpilih lainnya sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Rencananya, pelantikan akan digelar 1 Oktober 2014.

Dirilis melalui website resmi kpu.go.id pada 17 September 2014, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menjabarkan, ada tiga legislator terpilih yang pelantikannya ditangguhkan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi setempat.

Ketiga nama itu adalah Jero Wacik dari Partai Demokrat serta dua politikus PDIP, Idham Samawi serta Herdian Kusnadi.

Karenanya, KPU hanya mengusulkan 555 nama calon anggota legislatif (caleg) DPR terpilih kepada Presiden untuk diresmikan keanggotannya.

Lima caleg yang lain belum diusulkan karena sejumlah masalah.

“Sementara kami mengajukan 555 nama dari 560 nama. Ada lima nama yang belum kami ajukan. Kami ajukan hari ini,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, di ruangannya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).

Dia memaparkan, lima nama tersebut adalah, tiga orang caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara.

KPU masih menunggu putusan final Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di 11 kecamatan di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

PSU tersebut mempengaruhi keterpilihan caleg di dapil tersebut.

Selain itu, satu orang caleg meninggal dunia. Dan satu orang lagi, Marten Baca selengkapnya

Thumbnail for 18307

Sanksi Ekonomi Untuk Perusahaan Pembakar Hutan. Lebih Tepatkah?

Suasana sidang putusan dengan terdakwa Danesuvaran KR Singam, General Manager PT Adei Plantation di Pengadilan Negeri Pelalawan Riau, pada Selasa (09/09/2014). Foto Made Ali

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Riau pada Selasa (09/09/2014) menghukum PT Adei Plantation and Industry untuk kasus kebakaran hutan dan lahan dengan denda Rp 1,5 miliar subsider lima bulan kurungan. Dan General Manager PT Adei Plantation, Danesuvaran KR Singam dihukum penjara 1 tahun serta denda Rp 2 miliar, subsider dua bulan kurungan.

Berbagai pihak melihat putusan tersebut ringan, tidak membuat efek jera terhadap pelaku dan perusahaan, serta tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menanggulangi ‘bencana’ kebakaran hutan dan lahan.

Deni Bram, pengajar hukum lingkungan Universitas Tarumanegara Jakarta berpendapat sanksi ekonomi dapat memberikan efek jera kepada PT Adei Plantation dan perusahaan pembakar hutan lainnya. Karena sebagai entitas ekonomi yang mencari untung, perusahaan HTI dan HPH selalu beralasan ekonomis untuk efisiensi biaya dalam membuka lahan dengan cara membakar areal konsesi mereka.

“Penerapan perspektif ekonomi sudah diterapkan secara tepat dalam konteks kasus PT Kalista Alam, dengan vonis ganti rugi lebih dari Rp250 miliar,” katanya.

Maka bila dibandingkan putusan ganti rugi PT Kalista Alam itu, putusan PT Adei Plantation juga dianggap terlalu ringan, karena perusahaan itu bukan pertama kali diajukan ke pengadilan Baca selengkapnya

Tunjuk Konglomerat Jadi Penasihat Panglima TNI Dianggap Salahi Aturan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengangkatan konglomerat yang tak lain bos Bank Mayapada Dato’ Sri Tahir sebagai penasihat panglima TNI bidang kesejahteraan prajurit dianggap hal aneh dan baru kali ini terjadi dalam sejarah TNI.

“TNI adalah organisasi khusus yang disusun untuk melaksanakan tugas-tugas tempur, sehingga tidak mengenal istilah ‘penasihat’, menasihati apa? Siapa yang dinasihati? Istilah yang baku sesuai aturan dan kebiasaan adalah staf ahli, staf umum atau asisten (sesuai UU TNI maupun Perpres yang ada,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin dalam keterangan pers secara tertulis, Jumat (19/9/2014).

Kesejahtraan TNI Tubagus Hasanuddin memastikan, adalah tanggung jawab negara, dan anggarannya diatur atau dialokasikan melalui APBN dan didistribusikan sesuai aturan perundang undangan.

“Jadi, tak perlu seseorang atau badan penasihat untuk kesejahtraan prajurit. Yang dibutuhkan adalah kebijakan politik negara untuk mengalokasikan anggaran tersebut,” mantan Sekretaris Militer ini menegaskan.

TB Hasanuddin mengingatkan agar Panglima TNI jangan menabrak perundang-undangan yang ada dalam membuat kebijakan.

“Sekali lagi pertanyaannya, menasihati siapa? Dan apa yang akan dinasihatkan? Kalau menasihati urusan kesejahtraan prajurit melalui kegiatan bisnis? Bisnis TNI pun juga sudah dilarang oleh UU TNI No 34/2004,” pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dikabarkan telah mengangkat Konglomerat dan bos Bank Mayapada, Dato’ Sri Baca selengkapnya

TB Hasanuddin: Pengangkatan Dato Tahir Aneh!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan penunjukkan Chief Eksekutif Officer (CEO) Mayapada Group, Prof Dr Dato Sri Tahir, sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI. Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang aneh.

“Pengangkatan Dato Tahir sebagai penasehat panglima TNI bidang kesejahteraan prajurit merupakan hal yang aneh dan Selanjutnya